Bank Indonesia memperjelas ketentuan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS yang berlaku bagi pedagang pada Oktober 2026. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026 ini memberikan pembebasan biaya MDR untuk transaksi dengan nominal tertentu, termasuk perluasan tarif 0% bagi berbagai kategori merchant. Dalam dunia Bisnis, pemahaman terhadap aturan tersebut sangat penting karena biaya transaksi dapat memengaruhi penerimaan usaha dan pengelolaan keuangan harian. Pedagang perlu mengetahui perbedaan tarif berdasarkan kategori usaha, batas nominal pembayaran, serta ketentuan pembebanan biaya. Dengan memahami aturan terbaru, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS secara lebih tepat, transparan, dan efisien.
Bank Indonesia Perluas Kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026
Otoritas moneter Indonesia menetapkan perluasan kebijakan biaya transaksi QRIS yang efektif diterapkan sejak awal Oktober 2026. Langkah pengaturan tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi pada Agustus 2026 sebagai langkah mendukung efisiensi transaksi elektronik. Melalui perubahan ini, transaksi QRIS sampai dengan Rp100.000 mendapatkan fasilitas MDR 0% pada seluruh kategori pedagang. Khusus bagi kelompok tertentu, merchant usaha mikro mempertahankan ketentuan MDR 0% untuk pembayaran sampai Rp500.000. Perluasan pembebasan biaya ini menjadi informasi penting bagi pedagang.
Sebelum menghitung dampak terhadap usaha, pemilik toko harus mengetahui fungsi Merchant Discount Rate. MDR merupakan tarif pemrosesan pembayaran yang menjadi tanggungan penerima transaksi. Apabila pembayaran dilakukan menggunakan fasilitas QRIS, penerapan MDR mengikuti klasifikasi usaha serta nilai pembayaran. Namun demikian, MDR tidak menjadi bagian pendapatan Bank Indonesia. Pengeluaran pemrosesan tersebut digunakan dalam ekosistem pemrosesan transaksi QRIS. Melalui pemahaman tersebut, pengusaha berpeluang mengelola pendapatan transaksi secara lebih akurat.
Perbedaan MDR QRIS Menurut Jenis Usaha dan Nominal Transaksi
Menurut pengaturan biaya QRIS yang efektif pada awal Oktober 2026, pelaku Bisnis dalam kategori UMI memperoleh pembebasan biaya pemrosesan untuk transaksi hingga Rp500.000. Untuk transaksi dengan jumlah di atas Rp500.000, biaya pemrosesan ditetapkan pada tingkat 0,3%. Pada kelompok merchant berbeda, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar memperoleh MDR 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Ketika nominal transaksi lebih dari Rp100.000, tarif MDR sebesar 0,7% tetap berlaku. Dengan adanya perbedaan ini, pedagang perlu memastikan klasifikasi merchant masing-masing.
Selain kategori usaha reguler, Bank Indonesia juga menetapkan ketentuan untuk merchant khusus. Dalam kelompok layanan pendidikan, pembayaran maksimal Rp100.000 memperoleh pembebasan MDR, sedangkan nominal yang melampaui Rp100.000 dikenai biaya sebesar 0,6%. Pada kategori SPBU, transaksi hingga Rp100.000 dibebaskan dari biaya MDR, sementara nominal lebih dari Rp100.000 menggunakan tarif sebesar 0,4%. Untuk kategori layanan publik tertentu, termasuk BLU, PSO, transaksi pemerintah, dan donasi sosial nirlaba, tarif pemrosesan tetap ditetapkan sebesar 0%.
Contoh Biaya MDR QRIS bagi Pelaku Bisnis dan UMKM
Sesudah mengenali batas nominal setiap merchant, hal yang perlu dipelajari adalah memahami perhitungan potongan pembayaran QRIS. Dalam penghitungan dasar, jumlah biaya pemrosesan merupakan hasil perkalian nilai transaksi dengan tarif MDR. Untuk memberikan gambaran, sebuah usaha mikro menerima pembayaran QRIS sebesar Rp400.000. Mengingat transaksi berada dalam batas pembebasan usaha mikro, pedagang tidak dikenai biaya MDR. Ketika satu transaksi pada merchant UMI bernilai Rp600.000, tarif 0,3% menghasilkan biaya Rp1.800. Perhitungan tersebut didasarkan pada tarif yang dikalikan dengan nominal pembayaran keseluruhan.
Untuk merchant UKE, UME, serta UBE, batas nominal MDR 0% ditetapkan sebesar Rp100.000. Dalam contoh sederhana, pembayaran QRIS sebesar Rp75.000 memiliki biaya MDR Rp0. Namun demikian, apabila pedagang menerima pembayaran senilai Rp150.000, MDR 0,7% menghasilkan potongan Rp1.050. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, penerimaan setelah MDR menjadi Rp148.950, sebelum memperhitungkan pengeluaran lain yang mungkin berlaku. Adapun bagi pedagang kategori khusus pendidikan, transaksi Rp200.000 dengan MDR 0,6% menghasilkan biaya Rp1.200. Dengan mempelajari beberapa contoh tersebut, pemilik Bisnis lebih mudah membaca laporan transaksi.
Tanggung Jawab Pedagang dalam Menerapkan Ketentuan Biaya QRIS
Salah satu ketentuan penting yang perlu dipahami adalah aturan yang tidak memperbolehkan potongan MDR dialihkan kepada pembeli. Bank Indonesia menegaskan bahwa, biaya MDR merupakan kewajiban pedagang. Dengan ketentuan tersebut, merchant tidak boleh mengenakan surcharge QRIS kepada pembeli. Sebagai contoh, produk dengan harga Rp50.000 tidak semestinya menjadi lebih mahal akibat pungutan surcharge QRIS. Aturan tersebut mendukung transparansi sistem pembayaran. Pengelola usaha sebaiknya memberikan informasi pembayaran secara jelas.
Dalam praktik operasional, pemilik Bisnis harus memahami struktur penerimaan transaksi. Anggaran persediaan, utilitas, dan kegiatan usaha tetap harus masuk dalam evaluasi keuntungan. Walaupun pengusaha perlu menjaga margin, biaya pemrosesan tidak boleh dialihkan melalui pungutan khusus pembayaran QRIS. Untuk menjaga ketepatan administrasi, penerimaan kotor dan potongan MDR dapat dicatat secara terpisah. Dengan pencatatan yang rapi, arus kas usaha lebih mudah dipantau.
Cara Memanfaatkan Kebijakan QRIS untuk Efisiensi Bisnis
Pemberlakuan skema biaya QRIS pada Oktober 2026 sebaiknya disertai pembaruan prosedur operasional. Tindakan pertama yang layak dipertimbangkan adalah memastikan kategori merchant yang terdaftar. Identitas merchant dalam sistem pembayaran berpengaruh terhadap besarnya MDR. Ketika biaya transaksi terlihat tidak mengikuti ketentuan, pemilik usaha sebaiknya menghubungi layanan merchant. Sebagai bagian dari pengawasan, laporan transaksi harian perlu diperiksa secara teratur. Dengan langkah administrasi yang konsisten, pengelolaan keuangan menjadi lebih terukur.
Tidak hanya memperhatikan tarif MDR, pelaku Bisnis juga dapat memperbaiki prosedur penerimaan pembayaran. Penerapan metode QRIS berdasarkan kebutuhan operasional perlu mengikuti fasilitas yang didukung penyelenggara. Setelah konsumen memindai dan membayar, pengelola toko harus memverifikasi status transaksi melalui kanal resmi. Tangkapan layar dari pelanggan saja tidak sebaiknya menjadi satu-satunya dasar penyerahan barang. Selain itu, pelatihan kasir dan penyusunan prosedur pembayaran dapat mendukung penerapan pembayaran digital secara konsisten. Dengan strategi yang tepat, QRIS dapat membantu kelancaran kegiatan usaha.
Pentingnya Memahami Aturan MDR QRIS dalam Pengelolaan Usaha
Penerapan skema Merchant Discount Rate terbaru memberikan perubahan penting bagi pelaku usaha. Penerapan tarif 0% pada transaksi QRIS hingga Rp100.000 secara lebih luas merupakan salah satu perubahan penting. Sementara itu, merchant UMI tetap memperoleh MDR 0% hingga Rp500.000. Melalui pengetahuan mengenai ambang pembayaran serta biaya pemrosesan, pemilik usaha berpotensi meningkatkan ketelitian pengelolaan transaksi.
Selain memperhatikan tarif, pelaku usaha perlu mematuhi larangan surcharge. Pemeriksaan status merchant, pencatatan transaksi, dan verifikasi pembayaran perlu diterapkan secara konsisten. Berkat pengelolaan pembayaran digital yang disiplin, pengusaha berbagai skala dapat mengurangi kesalahan pengelolaan transaksi. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan MDR QRIS pada Oktober 2026? Bagikan pengalaman atau pandangan Anda agar diskusi mengenai pembayaran digital semakin bermanfaat.
