Pemerintah Indonesia menyesuaikan tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini memberikan waktu tambahan bagi sejumlah kategori produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia bisnis, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi tantangan administrasi, biaya, serta kesiapan rantai pasok. Meskipun beberapa tenggat diperpanjang hingga 2028, kewajiban sertifikasi halal tidak dihapuskan. Pelaku usaha tetap perlu memahami aturan berdasarkan kategori produk agar dapat mempersiapkan proses sertifikasi secara tepat dan terencana.
Alasan Pemerintah Memperpanjang Masa Persiapan Sertifikasi Halal
Pemerintah pusat menetapkan arah perubahan terhadap tenggat pemberlakuan persyaratan halal bagi beberapa kategori barang serta layanan. Kebijakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pada 16 Oktober 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penerapan aturan tersebut mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha serta kemampuan lembaga pendukung sertifikasi. Berdasarkan jadwal terdahulu, masa persiapan berbagai produk direncanakan berakhir pada Oktober 2026. Dengan adanya penyesuaian tersebut, beberapa kelompok memperoleh tambahan masa persiapan. Namun, setiap jenis barang tidak otomatis memperoleh tenggat yang sama.
Landasan sertifikasi halal nasional berpijak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan teknis penyelenggaraannya mencakup PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa penyesuaian masa penahapan dilakukan melalui perubahan peraturan pemerintah tersebut. Bagi pelaku bisnis, masa tambahan dapat dimanfaatkan untuk menata proses produksi. Di sisi lain, perpanjangan tenggat bukan berarti proses sertifikasi dapat diabaikan. Pemantauan aturan yang sudah diundangkan menjadi penting sebelum menentukan keputusan usaha.
Kategori Produk yang Mendapat Penyesuaian Jadwal Sertifikasi Halal
Salah satu perubahan utama berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Bagi usaha mikro dan kecil, tenggat pemenuhan sertifikasi kategori pangan dan penyembelihan ditetapkan hingga 17 Oktober 2028. Sementara itu, kewajiban bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan dimulai 18 Oktober 2028. Kategori makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan impor mengikuti waktu pemberlakuan baru pada 18 Oktober 2028, dengan memperhatikan penyelesaian pengakuan sertifikasi antarnegara. Karena itu, pelaku usaha perlu membedakan produk domestik dan produk luar negeri. Persyaratan yang telah berjalan pada kelompok usaha lain tetap perlu dipatuhi berdasarkan aturan yang berlaku bagi kategorinya.
Penyesuaian juga mencakup kelompok produk lainnya yang diatur melalui Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Kelompok produk yang masuk dalam perubahan mencakup produk obat bahan alam serta suplemen dan obat kuasi, barang kosmetik, produk berbahan kimia, serta hasil rekayasa genetik, serta kategori barang gunaan tertentu. Periode persiapan bagi barang yang disebutkan diarahkan berakhir pada 17 Oktober 2028. Namun, obat bebas serta obat bebas terbatas masih mempunyai masa penahapan sampai 17 Oktober 2029. Sementara bagi obat keras dengan pengecualian psikotropika, ketentuan penahapannya tidak berubah dari 17 Oktober 2034. Penahapan berdasarkan klasifikasi barang menunjukkan pentingnya membaca ketentuan secara lengkap.
Perbedaan Proses Sertifikasi Halal bagi UMK dan Pelaku Usaha Lain
Ketika mulai mengurus persyaratan produk halal, pengusaha harus mengetahui pilihan proses sesuai kategori produk. Secara umum, prosedur pengajuan dapat melibatkan pemeriksaan reguler atau pernyataan pelaku usaha. Skema pernyataan mandiri tidak otomatis berlaku bagi seluruh produk usaha mikro dan kecil. Persyaratan yang perlu diperiksa melibatkan kesesuaian bahan serta metode pembuatan. Di sisi lain, sertifikasi reguler mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan. Karena itu, pengelola bisnis harus memastikan produknya sesuai skema yang dipilih. Penyesuaian mekanisme dengan karakter usaha mendukung proses pengajuan yang lebih teratur.
Lembaga pemerintah yang menangani administrasi sertifikasi halal, yaitu BPJPH bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sertifikasi sesuai ketentuan. Melalui layanan yang tersedia, pelaku usaha dapat mempersiapkan permohonan. Untuk UMK yang memenuhi syarat, fasilitasi SEHATI dapat membantu proses sertifikasi, bergantung pada persyaratan serta ketersediaan program. Petugas P3H dapat berperan dalam proses pendampingan skema pernyataan mandiri. Meskipun demikian, kebenaran data yang diajukan harus dijaga oleh pelaku usaha. Kesalahan dalam menjelaskan komposisi barang dapat menimbulkan masalah dalam pengajuan. Dengan administrasi yang tertib, proses sertifikasi menjadi lebih mudah dipersiapkan.
Cara Menata Dokumen serta Standar Operasional Produk Halal
Persiapan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir. Pengelola produksi perlu memeriksa seluruh bahan yang digunakan, termasuk komponen pokok serta bahan penolong. Sebagai contoh, pengusaha makanan sebaiknya memeriksa bahan pengembang serta pengemulsi. Catatan transaksi pemasok dapat membantu proses penelusuran. Tidak kalah penting, evaluasi dokumen pendukung setiap material. Jangan mengasumsikan seluruh bahan otomatis memenuhi ketentuan. Ketika status komponen masih memerlukan kepastian, hubungi pemasok untuk memperoleh penjelasan. Melalui pengendalian bahan sejak awal, pengelola usaha lebih mudah menjaga konsistensi produksi.
Selain menata bahan baku, pengusaha harus memperhatikan alur pengolahan. Tempat penyimpanan, peralatan pengolahan, dan tahap pembungkusan produk sebaiknya mempunyai prosedur kerja yang dapat diperiksa. Jika satu tempat produksi menangani beragam barang, penggunaan perlengkapan bersama harus diperhatikan. Pengaturan kegiatan produksi secara konsisten mempermudah pemeriksaan terhadap praktik produksi. Pengelola bisnis sebaiknya menyiapkan rekaman perubahan resep dan proses pengolahan. Apabila komposisi produk berubah, dampaknya terhadap pemenuhan standar halal perlu diperiksa. Persiapan semacam ini membantu membangun kepatuhan yang tidak berhenti setelah sertifikat terbit.
Strategi Mengelola Anggaran dan Pemasaran Menjelang Kewajiban Halal
Penambahan masa persiapan memberikan kesempatan merencanakan kebutuhan biaya. Ketika mempersiapkan pengajuan halal, usaha mungkin membutuhkan biaya administrasi tertentu, sesuai mekanisme sertifikasi yang dipilih. Misalnya, sebuah usaha menyiapkan anggaran Rp3.600.000 untuk penyesuaian proses. Dengan asumsi alokasi dilakukan selama dua belas bulan, jumlah dana yang dikumpulkan setiap bulan sebesar Rp300.000. Nilai pada simulasi ini tidak mencerminkan biaya layanan BPJPH, dan tidak boleh digunakan sebagai patokan biaya pengajuan. Ketika persyaratan SEHATI dapat dipenuhi, kebutuhan dana sertifikasi perlu dievaluasi ulang. Perencanaan sejak dini membantu mengurangi tekanan terhadap arus kas.
Kepemilikan sertifikat halal yang sah dapat menjadi bagian dari penguatan reputasi. Untuk konsumen yang memperhatikan kehalalan produk, status sertifikasi membantu memberikan kepastian mengenai pemenuhan ketentuan. Meskipun demikian, status halal saja tidak memastikan produk langsung lebih laris. Mutu barang, harga jual, serta jangkauan saluran penjualan perlu diperhatikan bersama strategi pemasaran. Pada proses penyesuaian desain kemasan, pencantuman informasi harus sesuai status sertifikat. Produk yang belum memperoleh sertifikat tidak sebaiknya menggunakan identitas seolah sertifikat sudah diterbitkan. Dengan komunikasi yang transparan, reputasi bisnis mempunyai dasar yang lebih kuat.
Penutup tentang Kesiapan Bisnis Menghadapi Kewajiban Sertifikat Halal
Perubahan masa penahapan jaminan produk halal menjadi bagian dari langkah menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi usaha. Dengan penyesuaian yang disampaikan pemerintah, beberapa kelompok produk diberi tambahan waktu sampai Oktober 2028. Walaupun terdapat tambahan masa persiapan, perpanjangan tidak berlaku untuk seluruh jenis produk. Bagi pelaku bisnis, kepastian mengenai kelompok produk harus diperoleh sebelum menentukan langkah. Penelusuran asal komponen, penataan proses pengolahan, serta penyiapan dokumen yang akurat mendukung penerapan standar halal secara konsisten. Melalui persiapan yang dimulai lebih awal, proses pengajuan berpotensi lebih lancar.
Untuk pelaku usaha yang masih mempersiapkan sertifikasi, langkah pertama adalah memastikan kategori produk. Pada tahap berikutnya, periksa jadwal terbaru melalui ketentuan resmi. Siapkan catatan komposisi, pelajari persyaratan skema reguler atau pernyataan mandiri, dan susun anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Hindari menunda seluruh persiapan hingga menjelang tenggat agar terdapat kesempatan memperbaiki dokumen. Bila Anda sudah menghadapi proses penyesuaian standar produksi, sampaikan langkah yang menurut Anda membantu. Cerita mengenai persiapan sertifikasi memberikan gambaran bermanfaat bagi UMKM yang sedang mempersiapkan sertifikasi.
