Pemerintah Indonesia menyesuaikan tahapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem pendukung. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini memberikan waktu tambahan bagi sejumlah kategori produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian penting bagi dunia bisnis, terutama usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi tantangan administrasi, biaya, serta kesiapan rantai pasok. Meskipun beberapa tenggat diperpanjang hingga 2028, kewajiban sertifikasi halal tidak dihapuskan. Pelaku usaha tetap perlu memahami aturan berdasarkan kategori produk agar dapat mempersiapkan proses sertifikasi secara tepat dan terencana.
Pemerintah Menyesuaikan Tahapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Kesiapan Usaha
Pemerintah pusat mengambil langkah penyesuaian terhadap masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa. Kebijakan tersebut diperkenalkan kepada pemangku kepentingan pada 16 Oktober 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses penyesuaian regulasi mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha serta kemampuan lembaga pendukung sertifikasi. Dalam ketentuan sebelum penyesuaian, sejumlah kelompok produk dijadwalkan memasuki kewajiban pada 18 Oktober 2026. Dengan adanya penyesuaian tersebut, beberapa kelompok memperoleh tambahan masa persiapan. Namun, perpanjangan ini tidak berlaku secara seragam bagi seluruh produk.
Dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan teknis penyelenggaraannya mencakup PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan jadwal ditempuh dengan menyesuaikan PP Nomor 42 Tahun 2024. Dari sudut pandang pengusaha, masa tambahan dapat dimanfaatkan untuk menata proses produksi. Namun, perpanjangan tenggat bukan berarti proses sertifikasi dapat diabaikan. Pemantauan aturan yang sudah diundangkan perlu dilakukan untuk memastikan tenggat yang berlaku.
Rincian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal hingga Oktober 2028
Ketentuan yang paling relevan bagi UMK mencakup kewajiban halal pada sektor pangan. Pada kelompok pengusaha mikro serta kecil, masa penahapan produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Di samping pengaturan UMK, kewajiban bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan dimulai 18 Oktober 2028. Produk terkait yang berasal dari luar negeri mengikuti waktu pemberlakuan baru pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu membedakan produk domestik dan produk luar negeri. Ketentuan bagi usaha menengah dan besar yang sudah berlaku sebelumnya tetap perlu dipatuhi berdasarkan aturan yang berlaku bagi kategorinya.
Pembaruan jadwal turut menyentuh sejumlah komoditas nonpangan yang diatur melalui Pasal 161 PP Nomor 42 Tahun 2024. Kelompok produk yang masuk dalam perubahan mencakup produk obat bahan alam serta suplemen dan obat kuasi, kategori kosmetika, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, serta beberapa kelompok barang untuk penggunaan sehari-hari. Tenggat yang disesuaikan untuk kategori terkait diperpanjang sampai 17 Oktober 2028. Walaupun terdapat perpanjangan, kategori obat bebas dan obat bebas terbatas tetap mengikuti 17 Oktober 2029. Untuk obat keras yang dikecualikan psikotropika, batas waktunya masih mengikuti 17 Oktober 2034. Perbedaan jadwal tersebut menjadi alasan perlunya pemeriksaan kategori produk.
Memahami Jalur Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri
Pada tahap perencanaan administrasi, pelaku usaha perlu memahami jalur pengajuan yang tersedia. Pada sistem jaminan produk halal, terdapat mekanisme sertifikasi reguler dan skema pernyataan mandiri. Mekanisme sertifikasi berdasarkan pernyataan pelaku usaha hanya dapat digunakan oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan kelayakan. Persyaratan yang perlu diperiksa melibatkan kesesuaian bahan serta metode pembuatan. Untuk kategori berbeda, sertifikasi reguler mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan. Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya memeriksa kelayakan sejak awal. Penyesuaian mekanisme dengan karakter usaha dapat mempermudah persiapan dokumen.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sertifikasi. Dengan menggunakan mekanisme resmi, pengusaha dapat menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan. Bagi pengusaha kecil yang sesuai kriteria, fasilitasi SEHATI dapat membantu proses sertifikasi, sesuai kuota dan ketentuan yang berlaku. Pendamping Proses Produk Halal dapat berperan dalam proses pendampingan skema pernyataan mandiri. Namun, dokumen dan proses produksi harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Kesalahan dalam menjelaskan komposisi barang harus dihindari sejak tahap persiapan. Jika informasi usaha disusun secara akurat, kebutuhan pemeriksaan dapat ditangani secara lebih sistematis.
Cara Menata Dokumen serta Standar Operasional Produk Halal
Persiapan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pengisian formulir. Pemilik bisnis sebaiknya menelusuri seluruh bahan yang digunakan, termasuk bahan baku utama dan bahan tambahan. Sebagai contoh, pembuat camilan harus memastikan informasi seluruh komponen resep. Catatan transaksi pemasok berguna untuk memeriksa asal material. Sebagai bagian dari pengendalian, periksa status halal bahan sesuai persyaratan yang berlaku. Pastikan penilaian tidak semata-mata didasarkan pada penampilan produk. Jika ada bahan yang belum jelas, mintalah informasi tambahan yang relevan. Jika komposisi produk sudah ditelusuri, risiko hambatan sertifikasi dapat dikurangi.
Tidak hanya memastikan asal material, pelaku bisnis perlu mengevaluasi proses produksi. Tempat penyimpanan, peralatan pengolahan, dan tahap pembungkusan produk harus mengikuti persyaratan yang berlaku untuk jenis usaha. Jika satu tempat produksi menangani beragam barang, alur perpindahan bahan sebaiknya ditinjau secara cermat. Penerapan prosedur kebersihan dapat membantu menjaga kondisi operasional. Pelaku UMKM dapat menyusun catatan penerimaan bahan dan jadwal pemeriksaan. Ketika proses produksi mengalami penyesuaian, dampaknya terhadap pemenuhan standar halal perlu diperiksa. Pengelolaan dokumen dan prosedur yang rapi menjadi dasar pengawasan produksi dalam jangka panjang.
Peluang UMKM Memanfaatkan Masa Transisi untuk Memperkuat Usaha
Penambahan masa persiapan memungkinkan pengaturan sumber daya secara lebih terukur. Pada kegiatan pemenuhan persyaratan, bisnis perlu menghitung kebutuhan dokumen dan perbaikan fasilitas, sesuai mekanisme sertifikasi yang dipilih. Sebagai ilustrasi, UMKM memperkirakan kebutuhan perbaikan internal sebesar Rp3.600.000. Apabila dana dikumpulkan dalam periode satu tahun, penyisihan bulanan menjadi Rp300.000. Nilai pada simulasi ini tidak mencerminkan biaya layanan BPJPH, dan tidak boleh digunakan sebagai patokan biaya pengajuan. Jika usaha memenuhi ketentuan fasilitasi gratis, anggaran dapat lebih difokuskan pada pembenahan operasional. Penghitungan kebutuhan sebelum tenggat membantu mengurangi tekanan terhadap arus kas.
Kepemilikan sertifikat halal yang sah berpotensi mendukung daya saing produk. Dalam kelompok pelanggan yang menjadikan status halal sebagai pertimbangan, status sertifikasi membantu memberikan kepastian mengenai pemenuhan ketentuan. Meskipun demikian, pemenuhan kewajiban ini bukan jaminan omzet bertambah. Mutu barang, keterjangkauan biaya pembelian, serta jangkauan saluran penjualan perlu diperhatikan bersama strategi pemasaran. Dalam menggunakan label halal, pencantuman informasi harus sesuai status sertifikat. Barang yang masih dalam tahap pengajuan tidak sebaiknya menggunakan identitas seolah sertifikat sudah diterbitkan. Jika pemasaran dilakukan secara bertanggung jawab, risiko kesalahpahaman konsumen berkurang.
Rangkuman Kebijakan Penahapan Sertifikasi Halal hingga 2028
Perpanjangan waktu pemenuhan sertifikat halal menunjukkan upaya pemerintah mempertimbangkan kesiapan industri. Dengan penyesuaian yang disampaikan pemerintah, sejumlah kategori memperoleh masa penahapan hingga 17 Oktober 2028. Walaupun terdapat tambahan masa persiapan, ketentuan harus dibedakan berdasarkan klasifikasi usaha dan barang. Untuk pengusaha UMK maupun perusahaan lainnya, kepastian mengenai kelompok produk harus diperoleh sebelum menentukan langkah. Pemeriksaan bahan baku, penguatan prosedur operasional, serta penyiapan dokumen yang akurat dapat membantu meningkatkan kesiapan. Jika tambahan waktu digunakan untuk pembenahan, proses pengajuan berpotensi lebih lancar.
Jika bisnis Anda sedang mengevaluasi kewajiban halal, langkah pertama adalah memastikan kategori produk. Begitu klasifikasi produk dipahami, tinjau perubahan aturan serta petunjuk pelaksanaan dari BPJPH. Siapkan catatan komposisi, periksa kelayakan jalur sertifikasi, dan rencanakan pengeluaran tanpa mengabaikan modal kerja. Hindari menunda seluruh persiapan hingga menjelang tenggat supaya kendala teknis dapat ditangani. Bila Anda sudah menghadapi proses penyesuaian standar produksi, ceritakan tantangan yang pernah ditemui. Masukan dari kegiatan usaha nyata memberikan gambaran bermanfaat bagi UMKM yang sedang mempersiapkan sertifikasi.
